TIMES MAKASSAR, PANGANDARAN – Larangan study tour yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran (DPRD Pangandaran) karena dampaknya terhadap potensi pemasukan daerah.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan bahwa meskipun Gubernur Jawa Barat melarang study tour. Diperkirakan dampak larangan tersebut tidak akan terlalu signifikan terhadap potensi pendapatan daerah.

"Study tour biasanya dilaksanakan pada akhir semester atau beberapa kali saja dalam setahun," katanya Selasa, (06/05/2025).

Namun, Asep Noordin mengakui bahwa Pangandaran merupakan salah satu destinasi favorit untuk kegiatan study tour, tidak hanya dari Jawa Barat, tetapi juga dari daerah lain.  Hal ini tentu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Pangandaran.

"Yang datang ke Pangandaran bukan hanya dari Jawa Barat saja, banyak dari daerah lain, sehingga kita tidak terlalu khawatir larangan itu berdampak pada perekonomian Kabupaten Pangandaran," terangnya.

Menurutnya, kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour kemungkinan besar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa.

"Meskipun study tour tidak diwajibkan, terkadang anak yang tidak ikut merasa minder," jelasnya.

Asep Noordin berharap agar pemerintah daerah dapat mencari solusi alternatif untuk menggantikan manfaat edukatif dari study tour. Ia mengusulkan agar pemerintah mencari formulasi konsep study tour yang lebih baik dan tidak membebani orang tua.

"Harapan saya, pak Gubernur ini mencari solusi atau formulasi, bagaimana konsep study tour yang lebih baik dan tidak membebani orang tua," pungkasnya. (*)