TIMES MAKASSAR, JAKARTA – Gelombang aspirasi masyarakat kembali mencuat lewat viralnya ​​​​17+8 tuntutan rakyat yang ramai dibagikan aktivis hingga influencer di media sosial. Dari Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, hingga Andovi dan Jovial da Lopez ikut menggaungkan seruan yang berisi agenda reformasi mendesak terhadap pemerintah, DPR, serta TNI-Polri.

Tuntutan rakyat 17+8 ini terbagi dalam dua kategori: 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam satu minggu dengan tenggat 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang diberi waktu penyelesaian hingga 31 Agustus 2026.

17+8 Tuntutan Rakyat

DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER

- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026

- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan

- Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor

- Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.

Isi 17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

Sejumlah poin utama menyoroti dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi 28–30 Agustus 2025. Publik menuntut pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, serta pembebasan seluruh demonstran yang ditahan.

Selain itu, desakan juga diarahkan kepada DPR. Masyarakat menuntut pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, transparansi anggaran, hingga pemeriksaan Badan Kehormatan DPR terhadap anggota yang dinilai melecehkan aspirasi rakyat.

Pada aspek ekonomi, tuntutan rakyat meminta pemerintah memastikan upah layak bagi tenaga kerja termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojek online. Perlindungan buruh kontrak dan pencegahan PHK massal juga menjadi sorotan.

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu, Deadline: 5 September 2025

Tugas Presiden:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia:

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia):

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Isi 8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun

Untuk jangka panjang, publik menuntut reformasi menyeluruh. Poin utama di antaranya adalah pembersihan DPR besar-besaran, reformasi partai politik, penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, hingga pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.

Selain itu, desakan juga mencakup reformasi kepolisian agar profesional dan humanis, penguatan Komnas HAM, hingga peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun, Deadline: 31/08/2026

1. Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Disuarakan di Gedung DPR

Tuntutan ini tidak hanya bergema di media sosial, tetapi juga dibawa langsung ke Gedung DPR/MPR pada Senin (1/9/2025). Influencer Andovi dan Jovial da Lopez hadir bersama massa aksi untuk menyerahkan poin-poin aspirasi tersebut.

“Kita memberikan tuntutan rakyat 17+8 ini, didasari oleh transparansi, reformasi, dan empati,” ujar Andovi. Ia menegaskan, pemerintah harus segera menindaklanjuti 17 tuntutan jangka pendek sebelum tenggat 5 September.

Sementara itu, Jovi menyoroti tuntutan terkait pembatalan kenaikan gaji DPR yang disebut sedang ditinjau ulang.

Dengan sorotan publik yang semakin besar, tuntutan rakyat 17+8 kini menjadi salah satu agenda politik terpenting menjelang tenggat waktu yang ditetapkan. (*)

Pewarta	: Rochmat Shobirin
Editor	: Imadudin Muhammad