TIMES MAKASSAR, JAKARTA – Menteri Sosial RI (Mensos RI) Saifullah Yusuf mengingatkan masyarakat dari kalangan ekonomi mampu agar tidak memanfaatkan program Sekolah Rakyat untuk menitipkan keluarga atau kerabatnya.

Hal itu ditegaskan Gus Ipul - sapaan akrab Mensos RI,  usai mendampingi Presiden Prabowo meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang terpusat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang benar-benar layak sesuai kriteria. Tidak boleh ada praktik suap, sogok menyogok, serta tidak boleh ada titipan dalam proses seleksi,” katanya.

Mensos menegaskan penekanan itu sangat penting agar Sekolah Rakyat tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

“Jika pengawasan longgar, tujuan utama program tersebut bisa melenceng,” ujarnya.

Mensos menekankan ia tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan calon siswa, karena proses seleksi dilakukan berlapis dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.

“Yang tanda tangan itu bupati, wali kota, dan gubernur. Kalau ada kesalahan, tentu bisa dimintai pertanggungjawaban,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.

Selain itu ia menegaskan proses seleksi juga melibatkan wawancara, verifikasi lapangan, serta pengecekan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa.

Dengan mekanisme tersebut, kata Mensos, pemerintah berupaya memastikan hanya anak-anak yang benar-benar membutuhkan yang dapat mengakses program Sekolah Rakyat. (*)