TIMES MAKASSAR, MAKASSAR – Sejumlah aktivis kampus di Kota Makassar yang tergabung dalam perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus membantah tegas bahwa demonstrasi anarkis yang berakibat pada pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dilakukan oleh mahasiswa.

Menyikapi insiden 29 Agustus lalu, perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak mencerminkan gerakan mahasiswa yang sesungguhnya. Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Muh Alwi Nur, menyatakan:

"Itu adalah tindakan oknum yang merusak nama baik Makassar dan mencederai citra gerakan ideal mahasiswa. Kota Makassar sejak dulu dikenal sebagai rahim aktivis bangsa, sehingga kejadian ini harus diusut tuntas," kata Alwi di hadapan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Wali Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota pada , Kamis (4/9/2025) malam, yang dihadiri perwakilan BEM dari Unibos, UMI, UNM, UIN Alauddin, Unifa, Unismuh, dan kampus lainnya.

Perwakilan dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Ashabul Kahfi, juga menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam insiden tersebut:

"Kota Makassar adalah kota demokrasi. Kami selalu terbuka dengan semua kalangan. Namun perlu ditegaskan, pembakaran di Gedung DPRD bukan berasal dari kami. Saat insiden terjadi, mahasiswa dari kampus kami tidak berada di lokasi," ujarnya.

Sementara itu, Muh Hasmi dari BEM Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menyebut adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa:

"Setiap gerakan mahasiswa selalu ada yang mencoba mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari mahasiswa. Namun jelas tindakan anarkis dan perusakan itu lebih mencerminkan kelompok anarko yang merusak, bukan gerakan mahasiswa," jelasnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah selalu berada di barisan mahasiswa dalam menjaga kondusivitas kota dan memperjuangkan aspirasi rakyat:

"Paling penting, kita sama-sama menjaga Makassar tetap aman, demokratis, dan menjadikan setiap aspirasi mahasiswa sebagai masukan untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan menutup diri, dan kami ingin ruang diskusi ini bisa rutin dilakukan," katanya.

Diketahui bahwa aksi demonstrasi pada 29 Agustus 2025 di Gedung DPRD Makassar terjadi saat rapat paripurna berlangsung. Wali Kota sebenarnya ingin turun langsung menemui massa aksi, namun dicegah oleh anggota DPRD dengan alasan situasi yang tidak kondusif dan untuk menjaga keselamatan bersama.