TIMES MAKASSAR, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya akan memanggil pemerintah untuk membahas permasalahan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan publik. DPR RI, kata Puan, akan mengkaji ulang keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan kondisi teknis dan keuangan proyek tersebut.

“Ini kan harus dibahas bersama dengan pemerintah, bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini,” ujar Puan usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, pembahasan soal Whoosh akan dilakukan oleh komisi terkait di DPR RI. Puan menilai penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai potensi masalah ke depan, termasuk langkah konkret dalam mengantisipasi kerugian negara.

“Pemerintah perlu menjelaskan sikapnya seperti apa. Jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut akibat proyek Whoosh,” tegas Puan.

DPR Masukkan Whoosh ke Daftar Pengawasan Prioritas

Dalam pidatonya di rapat paripurna pembukaan masa sidang, Puan menegaskan bahwa permasalahan proyek Whoosh kini masuk dalam daftar isu prioritas untuk fungsi pengawasan DPR RI pada masa sidang ini.

“DPR RI memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan,” ujar Puan.

Ia menambahkan, melalui alat kelengkapan dewan, DPR akan memastikan pemerintah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil rapat kerja yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, termasuk KCIC.

“Fungsi check and balances harus dijalankan secara penuh. Pemerintah wajib memiliki komitmen terhadap rekomendasi DPR RI, terutama untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran,” kata dia.

KPK Sudah Lakukan Penyelidikan Awal

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sudah masuk tahap penyelidikan.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/11/2025).

KPK, kata Asep, telah meminta berbagai dokumen dan data terkait aliran dana proyek tersebut, termasuk yang berkaitan dengan potensi penggelembungan anggaran atau mark up.

Direktur Utama KAI, yang juga salah satu pihak dalam konsorsium KCIC, menyatakan siap memberikan data dan kesaksian kepada KPK jika diminta.

“Kami akan kooperatif dan siap memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh KPK,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Jejak Dugaan Mark Up

Isu dugaan mark up dalam proyek Whoosh pertama kali kembali mencuat setelah pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.

Mahfud menyebut adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran selama proses pembangunan proyek yang melibatkan investasi besar dari Indonesia dan China tersebut.

“Dugaan tindak pidana korupsi itu terkait penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat. Nilainya tidak kecil,” ujar Mahfud dalam pernyataannya.

Pernyataan Mahfud ini sontak memantik perhatian publik dan menjadi sorotan di parlemen. DPR RI pun disebut tengah menyiapkan langkah-langkah pengawasan lanjutan untuk memastikan tidak ada dana publik yang disalahgunakan.

Publik Tunggu Transparansi dan Akuntabilitas

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diresmikan pada 2023. Namun, sejak awal, proyek ini menuai kritik karena biaya pembangunan yang membengkak dari perkiraan awal sekitar Rp 80 triliun menjadi lebih dari Rp 113 triliun.

Sejumlah pengamat menilai, proyek ini perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan kelayakan keuangannya serta dampaknya terhadap keuangan negara.

Puan Maharani menegaskan, DPR RI akan memastikan agar setiap kebijakan dan proyek besar yang menggunakan uang rakyat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

“DPR akan terus mengawal agar tidak ada satu rupiah pun uang negara yang terbuang tanpa manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Komitmen DPR pada Tata Kelola yang Bersih

Penegasan Puan menjadi sinyal bahwa DPR RI ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan proyek strategis nasional. Dengan adanya penyelidikan KPK dan perhatian publik yang besar, DPR berharap proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi.

“Prinsipnya, kami ingin menjaga agar setiap proyek strategis nasional, termasuk Whoosh, memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menjadi beban fiskal di masa depan,” kata Puan.

Dengan demikian, masa sidang kali ini bukan hanya menjadi ajang pembahasan kebijakan baru, tetapi juga momentum evaluasi atas kebijakan masa lalu—khususnya yang berdampak besar pada keuangan negara.(*)