TIMES MAKASSAR, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berharap penyelenggaraan Hari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dapat menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pasar produk desa ke tingkat internasional.

Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Nugroho Setijo Nagoro, menyatakan bahwa pemilihan Bintan sebagai lokasi penyelenggaraan pertama bukan tanpa alasan.

"Pulau Bintan diibaratkan sebagai jembatan ekspor bagi produk desa, itulah cita-cita yang ingin kita wujudkan," ujarnya di Kabupaten Bintan, Selasa (31/1/2025)

Hari BUMDes sendiri telah ditetapkan setiap tanggal 2 Februari berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 110 Tahun 2022 dan akan dijadikan agenda tahunan untuk memperkuat peran BUMDes dalam perekonomian desa.

Sebagai entitas berbadan hukum, BUMDes memiliki posisi strategis dalam mendorong kebangkitan ekonomi desa. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, status hukum badan usaha ini semakin diperkuat.

"Hingga 20 Januari 2023, tercatat 51.971 BUMDes dan BUMDes Bersama telah mendaftar untuk mendapatkan sertifikat badan hukum," ungkap Nugroho.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Kepulauan Riau, Misni, menambahkan bahwa Kepri dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki potensi besar, terutama letaknya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

"Posisi strategis ini membuka peluang besar untuk memasarkan produk desa melalui BUMDes, apalagi Kepri juga merupakan salah satu destinasi wisata utama bagi wisatawan mancanegara," jelasnya.

Acara Hari BUMDes di Bintan akan dihadiri oleh lebih dari 2.185 peserta dari berbagai unsur, termasuk kepala dinas PMD provinsi dan kabupaten, perwakilan BUMN dan perusahaan swasta, kepala desa, pengurus BUMDes dari berbagai daerah, serta pendamping desa dan masyarakat sekitar. (*)