MAKASSAR – Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengakui bahwa penanganan sampah di wilayah laut dan kepulauan Indonesia menghadapi tantangan besar. Luasnya wilayah perairan serta tingginya biaya operasional menjadi kendala utama dalam proses pembersihan.

"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insinerator tidak bisa, di ini tidak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif saat memberikan keterangan di Makassar, Minggu (5/4/2026).

Hanif menjelaskan bahwa mayoritas sampah laut berasal dari daratan yang terbawa arus akibat belum maksimalnya pengelolaan sampah di hulu. Berdasarkan data nasional, saat ini baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah. Sementara itu, 60 persen sampah berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan 40 persen sisanya masih terbuang di lingkungan hingga akhirnya bermuara ke laut.

"Bapak Presiden meminta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini. Nah, ini kita akan fokus dulu di darat untuk kemudian menangani sampah di laut," tuturnya.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Lebih lanjut, Hanif menegaskan bahwa persoalan sampah laut bukan hanya tanggung jawab kementeriannya, melainkan menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektoral untuk menangani masalah yang krusial ini.

"Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada Bapak Gubernur maupun Bupati/Wali Kota saja. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali," jelas Hanif.

Ia mencontohkan penanganan di Bali, di mana sampah laut sering terjebak dalam pusaran arus pada periode September hingga Februari. Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya melakukan penanganan intensif dengan melibatkan berbagai jajaran, termasuk dukungan dari TNI dan Polri.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup tengah mematangkan strategi nasional untuk mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan.

Baca juga

Hari Lingkungan Hidup, Puluhan Pemuda Difabel Netra Tanam Mangrove di Makassar

"Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur," pungkasnya. (*)