Kopi TIMES

Refleksi Politik Kita

Rabu, 15 Januari 2020 - 01:38
1.67m
Refleksi Politik Kita Muhammad Kamarullah, Mahasiswa HI, FISIP UMM

TIMESINDONESIA, MALANGPOLITIK merupakan sebuah kajian yang sudah berumur, mungkin usianya setara dengan umur manusia itu sendiri. Senada dengan yang dikatakan Aristoteles, manusia adalah Zoon Politicon atau makhluk politik. Maka tak heran jika manusia sering memusatkan perhatiannya dan mendalami politik. Sebab politik sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari.

Politik memang menarik, sebab apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dalam politik ada negosiasi, diplomasi, koalisi dan kampanye. Dalam politik, kita bisa mencitrakan diri dari seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi entitas yang bahkan bernilai lebih. Bahkan melalui politik seseorang akan mendadak menjadi elite penentu kebijakan. Hal ini mengapa kebanyakan orang tertarik pada politik dan ingin menjadi seorang politikus.

Mengutip Prof. Mariam Budiarjo bahwa politik sebagai instrumen interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat, tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Namun pada perjalananya, politik kini mengalami disorientasi. Mengapa demikian, mari kita refleksikan secara sederhana saja.

Tulisan ini tidak lagi membicarakan siapa dan bagaiamana seseorang memenangi pemilihan. Bagaimana strategi-taktik politisi A atau Z dalam menjalankan mesin politiknya. Tetapi lebih pada praktik politik yang sering dilakukan oleh aktor-aktor politik nasional kita saat ini. Praktik politik yang mengerikan dan hampir sama sekali tidak berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa. Justru menakut-nakuti masyarakat.

Diakui atau tidak, dalam kontestasi politik sering terjadi ketidakjujuran atau perilaku yang justru melanggar etika kehidupan yang sifatnya prifat maupun publik. Bahkan tidak jarang, aturan main (rule game) politik secara sadar sering dilanggar seenaknya. Singkatnya melanggar etika dan moralitas dalam berpolitik.

Rakus kekuasaan dan egoisme politisi menjadikan raut politik kita kotor tak bernilai. Orientasi politik sepenuhnya dikerahkan dalam rangka kekuasaan. Akhirnya segala cara dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek mudhorat nya yang berkepanjangan.

Memburu rantai politik dalam mempertahankan kepentingan bisnis pun nyaris ada. Relasi saudagar/korporasi dengan elit politik sangat dekat. Para korporat itu bukan hanya sebagai penyokong, tetapi juga mengambil bagian dari proyek-proyek besar negara dengan mendukung secara finansial para politisi saat kampanye. Kita bisa melihat itu dalam wacana Oligarki. Yang mana terdapat kelompok politico-business ini yang selalu mendekati elit politik untuk mengamankan lahan bisnisnya.

Selain itu, praktik politik identitas yang tak jarang hampir terjadi pada setiap konstalasi politik nasional kita. Eliti politik sering memainkan narasi-narasi primordialnya. Melihat politik identitas ini lebih terkait dengan masalah etnisitas, ideologi agama dan kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh elit politik dengan artikulasinya masing-masing.

Buruknya adalah dengan sangat jelas agama dimaksimalkan menjadi narasi politik dominan dalam rangka untuk mencapai kemenangan politik.

Lalu bagaimana dengan indeks demokrasi kita? Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) dalam laporannya bahwa indeks demokrasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan tiga aspek diantaranya ; hak-hak politik, kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. tiga diantaranya menunjukkan demokrasi Indonesia mengalami kebaikan.

Namun data tersebut hanya mempresentasikan terkait partisipasi politik dan proses pelaksanaan pemilu. Krusialnya adalah elit politik Indonesia seakan tak siap menjalankan demokrasi. Dengan ukuran sikap kaum elit yang lebih mengarah pada melindungi kepentingan kelompok masing-masing. Kondisi ini berkaitan dengan tindakan korupsi oleh para actor politik itu sendiri.

Potret politik kita tak ubahnya Machiavellistik, Ken Arokistik. Menghalalkan segala cara demi mengalahkan lawan politik. Politik Uang, menjadi salah satu kebiasaan dan menjadi sasaran empuk para politisi berkacamata kuda yang hanya memikirkan masalah-masalah jangka pendek demi memperoleh dukungan, sehingga demokrasi bukan lagi dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat. Melainkan menjadi ajang transaksi kepentingan berbagai pihak.

Makanya tak heran, Demokrasi Indonesia sering kali memunculkan tokoh yang sering kali tak disangka-sangka (satrio piningit). Iya, demokrasi elektoral itu benere wong akeh, kebenaran orang banyak. Artinya demokrasi bukan sistem yang ideal, tetapi kendatipun demokrasi sering disebut sebagai bentuk pemerintahan yang terburuk, tetapi belum ada system pemerintahan lainnya dari waktu ke waktu yang dipandang lebih baik. Maka oleh Cak Nur disebut sebagai trial and error atau demokrasi coba gagal, dengan harapan kegagalan tak terus terulang.

Humphrey Hawksley dalam Democracy Kills memperlihatkan potret yang mengerikan dari demokrasi elektoral yang dijalankan secara tidak tepat. Dari Pakistan hingga Zimbabwe, dari territorial Palestina hingga bekas Yugoslavia, dari Georgia hingga Haiti, pelaksanaan pemilu menunjukkan angka korupsi dan kekerasan yang signifikan. Dengan demikian beresiko menjadikan penduduk tetap miskin.

Fenomena politik nasional selama tahun 2019 merupakan sebuah pembelajaran besar bagi kita semua. Kini saatnya momentum yang tepat untuk segera mendewasakan diri dalam berpolitik. Refleksi atas dinamika politik kita adalah keharusan untuk dilaksanakan sebagai bentuk proyeksi perpolitikan mendatang. Mengutip Nelson Mandela: "Forgiving where forgiveness is necessary-but not forgetting".

Namun pada akhirnya, kita akan bersepakat bahwa dinamika tersebut adalah bagian dari warna warni politik. Momentum politik memang demikian. Sebagaimana demokrasi yang mengamini kompetisi kalah-menang, adalah sebuah sunnatullah.

Namun perlu direfleksi bahwa esensi kehidupan bernegara adalah soal realisasi perintah UUD1945. Sebagaimana di dalamnya termaktub cita-cita negara. Dan pilihan paling tepat untuk mewujudkannya adalah menggunakan jalur politik. Mengutip Niall Ferguson dalam Civilization yang menggambarkan sejarah perjalanan peradaban yang tak lepas dari politik.

Sebagai sebuah refleksi bahwa kekuasaan dalam politik itu bukan hasil akhir atau tujuan. Tetapi menyelesaikan kemaslahatan bangsa itulah tujuan politik yang sejati.

* Penulis Muhammad Kamarullah adalah Mahasiswa HI, FISIP UMM

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Makassar just now

Welcome to TIMES Makassar

TIMES Makassar is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.