TIMES MAKASSAR, JAKARTA – Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Indonesia mendeklarasikan sebuah inisiatif strategis bertajuk "No Tax for Knowledge" atau "Bebas Pajak untuk Ilmu Pengetahuan". Gagasan ini mengusung wacana pemberian relaksasi pajak bagi perusahaan media yang terverifikasi kualitasnya, guna menjaga keberlangsungan bisnis jurnalistik di tengah tantangan ekonomi.

Inisiatif tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, usai gelaran Run for Good Journalism 2025 yang juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pada Minggu (9/3/2025).

"Inti dari 'No Tax for Knowledge' adalah memberikan keringanan pajak bagi lembaga jurnalistik yang telah terverifikasi dan secara konsisten menyajikan informasi serta edukasi yang valid. Langkah ini penting untuk memastikan mereka tetap sustain," ujar Retno.

Menurutnya, insentif fiskal bukan sekadar bantuan untuk industri, melainkan investasi bagi bangsa untuk menjaga ketersediaan informasi yang kredibel—sebuah kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan negara dalam membangun masa depan.

Di tengah maraknya badai hoaks yang merugikan publik, Retno menegaskan peran jurnalis menjadi semakin krusial. Forum Pemred, lanjutnya, secara aktif mendorong para jurnalis untuk terus menghasilkan karya yang berkualitas dan berintegritas tinggi sebagai benteng melawan informasi palsu.

Tanggapan Menkeu: Media Harus Lebih Vokal

Merespons inisiatif tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menerima aspirasi mengenai tantangan bisnis media yang tengah lesu. Namun, ia menyelipkan kritik konstruktif.

"Dalam diskusi tadi, sejumlah pemred mengeluh tentang penurunan bisnis media. Saya menjawab, salah satu penyebabnya mungkin karena dunia pers tidak cukup vokal memprotes kondisi yang membuat ekonomi melemah," kata Purbaya.

Menkeu mendorong agar ke depannya insan media lebih gencar memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Peran pengawasan yang aktif dari pers, tegasnya, sangat vital untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi dan menjaga stabilitas domestik.

"Kritik dan masukan dari media diperlukan agar kita tidak terjatuh lagi," pungkasnya.

Kolaborasi antara pemerintah dan industri media, melalui insentif dan penguatan peran kontrol, diharapkan dapat membangun ekosistem informasi yang sehat dan ekonomi yang lebih tangguh. (*)